Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS

Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terdiri dari :

1.  Semua satuan organisasi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun hubungan antar departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga Negara, dan instansi-instansi lain untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya.

2.   Dalam melaksankan tugas dan wewenang serta fungsinya aparat Kejaksaan bertanggungjawab secara hirarkis kepada pimpinan satuan organisasi masing-masing.

3.   Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya satuan-satuan organiasi Kejaksaan berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan.

 

FUNGSI

1.  Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian  bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;

2.  Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya ;

3.   Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberi bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan Kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

4.   Penempatan seorang tersangka atau terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri ;

5.   Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ;

6.  Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-udangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED. TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA.